Rencana Gubernur Dedi Mulyadi Bangun SMA-SMK Baru Hanya di Wilayah Perkotaan, Nasib Siswa Kabupaten Dipertanyakan Dewan Doni Hutabarat

KOTA BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat pertanyakan rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang berencana membangun SMA-SMK baru hanya di wilayah perkotaan Jawa Barat.

Menurut Doni, jika gubernur KDM punya niat pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) harusnya tidak hanya membangun SMA-SMK baru hanya di perkotaan saja.

“Kalau hanya membangun SMA-SMK baru di perkotaan saja, ini saja sudah tidak sesuai dengan visi dia (KDM), dan itu berarti tidak ada pemerataan untuk pendidikan di Jawa Barat,” ujar Doni saat dihubungi awak media, Selasa (12/08/2025).

Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor ini, jika KDM mempermasalahkan anggaran, harusnya bisa ada solusi jika duduk bersama dan komunikasi dengan DPRD.

“Saya yakin kita semua punya niatan baik, untuk masalah anggaran sebenarnya mudah dan bisa dihitung, misal 27 kabupaten-kota, bagaimana 1 tahun tambah 1 sekolah disetiap kabupaten-kota,” imbuh Doni.

“Hitung berapa biaya pembangunan sekolah barunya, misal 1 bangunan 10 miliar, sejumlah itu berapa ruang kelas dengan segala macam kebutuhannya, berarti kebutuhan satu tahun 270 miliar untuk pembangunan 27 sekolah baru,” sambung Doni.

“Masing-masing anggota dewan punya program pokok pikiran (pokir) dan sudah diatur Undang-Undang (UU), jadi dari 120 anggota dewan Jawa Barat minta saja masing-masing 2 miliar untuk pembangunan sekolah baru sehingga total anggaran yang didapat 240 miliar rupiah, tertutup kok untuk pembangunan masing-masing 1 sekolah baru per kabupaten-kota,” sambung Doni.

“Maka dari itu, ini cuma masalah niatan dan pola pikir, mau atau tidak gubernur Jawa Barat melakukannya,” tandas Doni.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bakal membangun SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan.

“Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah,” ucapnya, Jum’at (08/08/2025).

Sebagai solusi, KDM mengusulkan untuk mengakuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan. Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

“Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” pungkas KDM usai penandatanganan Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, di gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.